sumber berita : https://jateng.tribunnews.com/2024/02/03/pupuk-dan-kartu-tani-masih-jadi-persoalan-hkti-upayakan-jadi-jembatan

TRIBUNJATENG.COM, UNGARAN – Kartu Tani dan pupuk bersubsidi masih menjadi persoalan bagi sejumlah petani saat ini.

Satu di antara masalah yang umum dialami petani yaitu sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi jika terdapat error pada Kartu Tani atau petani itu sendiri yang tidak membawa kartunya menebus.

Padahal, pemerintah sudah mendata dan menyiapkan jumlah pupuk bersubsidi untuk para petani. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Tengah, Bambang Raya Saputra.

Menurut dia, kesalahan para petani saat ini yaitu Kartu Tani yang dimilikinya justru diberikan kepada kepala-kepala kelompok tani.

“Seharusnya dipegang sendiri, ditebus sendiri. Namun yang terjadi Kartu Tani diminta semua, (pupuk bersubsidi) dijuali sama orang lain,” kata Bambang kepada Tribunjateng.com seusai Rapat Koordinasi dan Pelantikan Pengurus DPC HKTI Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah di Griya Persada, Bandungan, Kabupaten Semarang pada Sabtu (3/2/2024) sore.

Dia berharap, HKTI bisa menjadi jembatan bagi hubungan antara pemerintah dengan petani yang sering terputus tersebut. Dengan itu, Kartu Tani yang selama ini dinilai kurang efektif bisa menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

Namun demikian, Bambang juga berharap adanya kebijakan lain oleh pemerintah yang baru terkait kesejahteraan dan kemudahan bertani bagi petani seiring dengan Pemilu 2024.

“Barangkali setelah pemerintah berganti ini ada kebijakan lain atau Kartu Tani dihapus, tapi kita belum tahu. Kita tunggu sebentar lagi pemerintah sudah ganti mudah-mudahan ada perbaikan,” imbuh Bambang.

Sebagai informasi, 35 pengurus DPC HKTI di Jawa Tengah yang dilantik juga diharapkan bisa terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan para petani. Bambang mengatakan, para pengurus HKTI terdiri dari sejumlah kalangan dan tidak hanya petani saja.

“Siapa pun bisa berjuang mensejahterakan petani, misalnya wiraswasta, dari eksekutif dan lain-lainnya.

Petani sendiri saat ini belum mampu memperjuangkan dirinya sendiri, maka kita-kita ini tampil untuk berjuang.

Sehingga para anggota HKTI ini juga harus dalam kondisi settle (mapan),” kata Bambang. Di wilayah Kabupaten Semarang sendiri, sebelumnya, persoalan petani, pupuk bersubsidi dan Kartu Tani sempat dibicarakan beberapa waktu lalu.

Menurut Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan (Dispertanikap) Kabupaten Semarang, Mohammad Edy Soekarno, selama ini terjadi sejumlah kendala terkait pembelian pupuk. Kesulitan yang dialami petani bukanlah karena kelangkaan ketersediaan.

“Karena masalahnya di teknis. Kartu Tani sering error, dikomplainkan ke bank tidak segera jadi. Saat kartu jadi, sudah lewat masa pemupukan akhirnya petani tidak mau ambil lagi,” ungkap Edy kepada Tribunjateng.com, Minggu (17/12/2023).

Dia menambahkan, pihaknya juga menyambut baik rencana pemerintah pusat untuk mengganti syarat Kartu Tani dengan KTP.

Namun, pihaknya belum menerima surat resmi dari Kementerian Pertanian terkait rencana tersebut. Dia berpendapat bahwa kemungkinan kebijakan tersebut akan berlaku pada 2024 mendatang.

“Kalau mekanisme bisa hanya pakai KTP akan sangat memudahkan petani, apalagi jika subsidi pupuk ditambah pastinya akan berimplikasi positif bagi penurunan HPP (harga pokok produksi) petani dan membantu mensejahterakan petani,” jelas Edy.

Terkait kebijakan daerah, Edy menerangkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang tengah mendorong penggunaan pupuk organik.

Kebijakan yang diinisiasi oleh Bupati Semarang, Ngesti Nugraha tersebut rencana akan diberlakukan pada 2024 mendatang.

“Kami dorong agar kembali ke pupuk organik untuk menekan biaya produksi. Pupuknya nanti masih di-mixed (campuran), kalau murni belum bisa,” pungkasnya.