“Ini butuh pendekatan, butuh penyadaran,” sambung Helmi. Helmi melanjutkan, pihaknya siap memberikan edukasi cara pembuatan pupuk organik kepada para petani di Kabupaten Nganjuk. “Kalau misalnya mereka (petani) kebingungan, kita sudah ada yang mampu untuk memproduksi pupuk (organik), dan otomatis ini nanti harganya pun juga harga kekeluargaan di internalnya HKTI,” ungkapnya.

Perbaikan data petani
Sementara itu, Kepala Bidang Agraria dan Tata Ruang DPC HKTI Kabupaten Nganjuk, Hadi, menyebut pihaknya mendukung langkah pemerintah melakukan perbaikan data petani melalui digitalisasi.

Hadi menuturkan, selama ini data petani yang menerima alokasi pupuk subsidi terkesan semrawut. Banyak petani yang tidak mendapatkan jatah, namun mereka yang tak berhak justru menerima subsidi pupuk.

“Perbaikan data petani ini penting, karena data yang sekarang banyak yang bocor. Jadi ada yang enggak punya lahan dan bukan penyewa sawah tapi dapat jatah pupuk subsidi, itu ada. Makanya perlu ada perbaikan data lewat digitalisasi petani,” pungkas Hadi.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait subsidi mobil listrik yang dinilai terlalu jor-joran.

Gobel menilai seharusnya pemerintah lebih memprioritaskan subsidi ke masyarakat yang memang mendesak untuk dibantu, seperti kalangan petani maupun nelayan.

Merujuk data yang diterima Gobel, anggaran untuk subsidi pupuk dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 34,3 triliun, pada 2020 Rp 31 triliun, pada 2021 Rp 29,1 triliun, pada 2022 Rp25,3 triliun, dan pada 2023 Rp 24 triliun. Artinya dalam lima tahun terakhir subsidi pupuk berkurang hampir Rp 10 triliun.