Moeldoko: Masyarakat Tak Butuh Spanduk, HKTI Harus Bawa Solusi Petani

0
910
HKTI harus bawa solusi petani

HKTI.ORG – Ketua Umum DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal (Purn) Dr Moeldoko menegaskan pengurus HKTI harus dekat dengan petani dan memperjuangkan nasib petani.

“Masyarakat gak butuh dengan bendera, tidak butuh spanduk. Tapi mereka butuh anda datang bawa solusi,”tegas Ketum HKTI Moeldoko saat melantik pengurus tiga DPD HKTI: DPD HKTI Provinsi Kalimantan Utara, DPD HKTI Provinsi Riau, dan DPD HKTI Provinsi Bangka Belitung di Hotel Diacovery Ancol, Jakarta, Jum’at (4/2/2022).

Moeldoko yang juga Kepala Staf Presiden (KSP) mengungkapkan positioning HKTI harus jelas. Ia menyatakan HKTI adalah mitra pemerintah. Tapi HKTI juga harus kritis bila ada kebijakan yang merugikan petani. “saat panen raya ada impor beras saya teriak,”ujarnya. Mantan Panglima TNI ini meminta para pengurus daerah melakukan konsolidasi dan membangun kekuatan. Pertama adalah konsolidasi organisasi. Kedua, konsolidasikan seluruh kekuatan yang ada. Ketiga, kerjasama dengan perguruan tinggi, dinas pertanian setempat, dan pengusaha untuk membantu petani. “Kerjasama dan koordinasi bagian dari membangun kekuatan,”katanya.

Ia mencontohkan program pemerintah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang harus dapat diakses petani. “KUR perlu ditarik oleh DPD HKTI untuk bisa membantu masyarakat menikmati KUR,”tuturnya. Ia memaparkan pemerintah mengalokasikan KUR Pertanian tahun lalu Rp 50 triliun dan tahun 2022 sekitar Rp 70 triliun.

HKTI juta diminta mengembangkan digital farming. “Harus membangun databased menginventarisasi produk-produk di daerah, bagaimana hubungkan supply dan demand,”urainya.
Kalo itu terjadi, sebutnya, keseimbangan penawaran dan permintaan akan seimbang. “Kadang-kadang harga naik, mari kita benahi bersama,”tuturnya.

Ketum HKTI menegaskan HKTI harus menjadi solusi bagi petani dan pertanian Indonesia. “Kalo gak, buat apa ada HKTI,”tegasnya.

Pelantikan dengan penerapan protokol kesehatan dilakukan serentak di Jakarta karena menyesuaikan kondisi pandemi covid-19 dan PPKM di sejumlah wilayah. SK Pengangkatan Pengurus DPS Kaltara, DPD Riau, dan DPD Babel dibacakan Sekretaris Jenderal HKTI Mayjen (Purn) Bambang Budi Waluyo, M.Si.*

Leave a reply

twelve − six =